Meleset dan gagal. Dua kata ini silih berganti menggema di Gedung Nusantara, Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2020), saat para wakil rakyat menilai kinerja pemerintah dalam memenuhi target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2019. Tuntutan perbaikan pengelolaan keuangan negara pun mencuat.
Pernyataan para wakil rakyat saat memberikan pandangan fraksi masing-masing terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU P2APBN) Tahun Anggaran 2019 itu pantas menjadi peringatan keras bagi pemerintah. Apalagi, selain meleset dan gagal memenuhi target, capaian ini juga menurun dari realisasi pertumbuhan tahun 2018.
Terungkap pula, meleset dan gagal itu ternyata merupakan penyakit lama. Sudah sejak tahun 2015 target pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu meleset. Berarti sudah bertahun-tahun kinerja pemerintah tidak memuaskan. Pembangunan ekonomi yang tidak optimal ini jelas berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Sperti diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 tercatat 5,02 persen. Meleset dari target 5,3 persen. Juga menurun dibandingkan capaian tahun 2018, yang mencapai 5,17 persen. Seperti dilaporkan situs dpr.go.id, tak pelak lagi kinerja pemerintah itu menjadi sorotan para wakil rakyat.
Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Ratna Juwita Sari menilai Pemerintah gagal memenuhi target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019. Bahkan, capaian ini juga menurun dari realisasi pertumbuhan tahun 2018. Hal ini harus disikapi oleh Pemerintah dengan serius dan berhati-hati.
“Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 tercatat sebesar 5,02 persen, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut belum memenuhi target pada APBN TA 2019,” kata Ratna.
Fraksi Partai Demokrat DPR RI melalui Juru Bicaranya Vera Febyanthy menyoroti dalam lima tahun terakhir, Pemerintah belum pernah mencapai target pertumbuhan sebagaimana diamanatkan dalam APBN. Selain itu, disoroti juga kenaikan utang pada 2019 menjadi Rp 4.778 triliun.
Tidak hanya terkait pertumbuhan ekonomi, Juru Bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) Farah Puteri Nahlia juga memberikan catatan terkait realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp 1.960,63 triliun atau 90,56 persen dari APBN. “Itu artinya, sumber utama pendanaan APBN masih dari penerimaan pajak. F-PAN mendorong agar Pemerintah terus meningkatkan program, terobosan dan kebijakan, termasuk melakukan reformasi perpajakan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara,” ujarnya.
Masih kata Farah, terkait realisasi belanja subsidi pada tahun 2019 mencapai Rp 201,80 triliun atau 89,96 persen terhadap pagu 2019 yang ditetapkan dalam APBN. F-PAN mendorong realisasi subsidi energi tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, serta membantu masyarakat miskin untuk mendapatkan komoditas barang subsidi dengan harga terjangkau.
Ke depannya, F-PAN mengingatkan dan sekaligus mendorong Pemerintah agar belanja negara difokuskan untuk menangani tiga prioritas utama, yaitu penanganan kesehatan, perluasan jaring pengaman sosial untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan, dan menjaga daya tahan dunia usaha serta mendukung pemulihan aktivitas ekonomi.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI menilai kinerja Pemerintah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 tidak memuaskan, sehingga berdampak pada tidak optimalnya pembangunan ekonomi yang turut berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. “Kita sudah mecermati tidak tercapainya pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam APBN sudah terjadi sejak 2015 hingga akhir masa Pemerintah, sehingga upaya menekan angka kemiskinan dan pengangguran menjadi lambat,” kata Juru Bicara F-PKS Rofik Hananto.
F-PKS mendesak Pemerintah untuk meningkatkan efektivitas program-program penciptaan lapangan kerja. Sepanjang Agustus 2019, jumlah pengangguran di Indonesia naik menjadi 7,05 juta orang, sedangkan pada Agustus 2018 sebanyak 7 juta. Selama periode tersebut jumlah penganguran naik 0,71 persen.
Lontaran meleset dan gagal dari target tersebut membutuhkan bukan saja kerja keras namun juga ketepatan langkah pemerintah dalam mengelola anggaran. Uang negara harus tepat sasaran, bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegagalan sejak tahun 2015 perlu diputus. Jika tidak, kondisi ekonomi Indonesia bisa makin memburuk yang bisa membuat makin meleset dari target. Bahkan terpeleset, terpuruk lalu jatuh. ***
- Gungde Ariwangsa – wartawan suarakarya.id, pemegang kartu UKW Utama, Ketua Siwo PWI Pusat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar